Home News Langkah-Langkah Jitu Menekan Korupsi Ala KPK

Langkah-Langkah Jitu Menekan Korupsi Ala KPK

230
0

Korupsi yang masih menjadi momok menakutkan bangsa Indonesia dan pekerjaan rumah pemerintah Indonesia dalam rangka upaya pemberantasan korupsi ke akar-akarnya, selalu membayangi sistem birokrasi di dalam negeri. Korupsi sepertinya sudah menjadi hal yang lumrah dalam sistem pemerintahan.

Oleh karenanya, menurut Syarif Hidayat selaku direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi, dirinya sangat menyarankan agar sistem pada tempat bersarangnya kasus korupsi, harus dapat dibenahi sedemikian rupa untuk mengurangi intensitas jumlah kasus tersebut di Indonesia

Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pengurangan biaya politik yang teramat tinggi bagi politisi yang hendak berkompetisi dalam pertarungan politik di sejumlah pemilihan umum.  Syarief mengakui, jumlah yang harus dikeluarkan seorang politisi untuk bertarung  untuk meraih posisi impian minimal sebesar Rp 10 miliar Rupiah. Jumlah fantastis itu berdasarkan pengakuan dari seorang bupati atau walikota yang sempat tertangkap.

Nah, akibatnya karena si politisi tersebut telah mengeluarkan uang dalam jumlah nominal yang tidak sedikit, maka ketika dirinya sukses mencapai kekuasaan, maka secara mungkin akan mendorong dirinya untuk melakukan tindakan korupsi, mengingat gaji yang akan diterima olehnya tidak akan sebanding dengan pengorbanan materinya. Dengan kata lain si politisi ini otomatis diharuskan untuk berupaya mengembalikan modal yang telah dia belanjakan saat kampanye dan lain-lain.

Selain agenda pembenahan di atas, menurut Syarif Hidayat, perlu juga dilakukan pembatasan transaksi keuangan secara tunai. Dia berdalih bahwa berdasarkan observasi di lapangan, Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi sering terjadi, dan menargetkan uang tunai yang biasanya disimpan dalam tempat-tempat tersembunyi.  

Beliau juga memaparkan perlu adanya support dari pemerintah untuk melakukan pembenahan pembatasan transaksi uang tunai tersebut.

Jika dua agenda pembenahan itu dilakukan secara optimal, maka tidak mustahil indeks korupsi Indonesia yang kini memiliki 37 poin,akan terus meningkat, mendekati poin negara jiran Malaysia.

Seperti mungkin diketahui  sebelumnya, Indonesia masih berada di bawah posisi negara Malaysia yang memiliki 45 poin dalam perihal korupsi.